Isra mi'raj dalam Hukum Fisika Modern

Source: https://youtube.com/shorts/q8DdVYMoock?si=msIUb9YD0ws0zoln

Read the rest of this entry »

Siapapun Menteri Keuangannya, Ekonomi Indonesia akan terus tertekan

 Problem utama ekonomi Indonesia bukanlah siapa yang menjadi Menteri Keuangan, melainkan kebijakan fiskal presiden yang sembrono. Gejola geopolitik akibat perang Iran versus [musik] Amerika Serikat Israel hanya menambah parah apa yang sudah rusak di dalam negeri. Karena itu, perbincangan Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah calon Menteri Keuangan dalam beberapa hari terakhir tak menggoyahkan ketidakyakinan pelaku pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan memang sempat naik sedikit meski hanya 2 hari. Ini disebabkan oleh keputusan Bank Indonesia [musik] menaikkan suku bunga dan imbal hasil obligasi pada 9 Juni 2026. Kebijakan-kebijakan temporer itu hanya menyentuh efek samping. Ibarat orang sakit, Indonesia mengidap kanker stadium 4 yang penanganannya bukan lagi mengobati gejala, melainkan memotong sel mematikan itu. Kanker ekonomi Indonesia adalah proyek prioritas Presiden Prabowo yang boros tapi tak memberi dampak signifikan pada ekonomi. Selain itu, sentralisasi kekuasaan di banyak segi dan intervensi [musik] politik ke dalam mekanisme pasar. Lesu akibat kantong yang cekak, pemerintah mengambil langkah koreksi. Mereka misalnya mengurangi biaya proyek makan bergizi gratis dari Rp335 triliun menjadi Rp268 [musik] triliun. Biaya dan jumlah gerai Koperasi Merah Putih dipangkas 50%. Ada pula inisiatif untuk membatalkan monopoli ekspor oleh Danantara dan keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Upaya koreksi itu bagaimanapun tak secara fundamental memperbaiki remuknya ekonomi Indonesia akibat kapitalisme negara ala Prabowo melalui monopoli dan intervensi politik. Logika Prabowo menjalankan ekonomi bertentangan dengan logika pasar yang menginginkan stabilitas, kepastian, dan transparansi.

 *Siapapun Menteri Keuangannya, Ekonomi Indonesia Tetap Tertekan Selama Kebijakan Fiskal Presiden Tetap Sembrono*

Perbincangan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah calon Menteri Keuangan dalam beberapa hari terakhir gagal meredakan kegelisahan pasar. Pasalnya, problem utama ekonomi Indonesia bukan terletak pada sosok yang duduk di kursi Menteri Keuangan, melainkan pada kebijakan fiskal presiden yang sembrono.

Gejolak geopolitik akibat eskalasi perang Iran versus Amerika Serikat-Israel memang memperparah situasi. Namun konflik global itu hanya menambah beban pada struktur ekonomi domestik yang sejak awal sudah rapuh.

*Koreksi Temporer Tak Menyentuh Akar Masalah*

Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan sempat menguat dua hari setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga dan imbal hasil obligasi pada 9 Juni 2026. Tapi kenaikan itu sifatnya sementara. 

Ibarat pasien kanker stadium 4, pemerintah sekarang hanya sibuk mengobati gejala. Padahal sel mematikan ekonomi Indonesia ada di dua titik: proyek prioritas Presiden Prabowo yang boros tanpa dampak signifikan, serta sentralisasi kekuasaan dan intervensi politik ke mekanisme pasar.

Bukti koreksi tambal-sulam sudah terlihat. Anggaran proyek Makan Bergizi Gratis dipangkas dari Rp335 triliun jadi Rp268 triliun. Biaya dan jumlah gerai Koperasi Merah Putih dipotong 50%. Danantara pun batal diberi monopoli ekspor. Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga.

Langkah itu mengurangi beban, tapi tidak menyembuhkan. Struktur "kapitalisme negara ala Prabowo" lewat monopoli dan intervensi politik tetap jadi kankernya.

*Logika Pasar vs Logika Istana*

Pasar menginginkan tiga hal sederhana: stabilitas, kepastian, transparansi. Sementara logika ekonomi Prabowo berjalan sebaliknya. Kantong rakyat cekak, daya beli lesu, tapi proyek mercusuar jalan terus.

Selama pola itu tidak dipotong, gonta-ganti Menteri Keuangan hanya jadi pergantian juru bicara. Ekonomi Indonesia akan terus tertekan, terlepas dari siapa pun yang memegang kendali fiskal.

Read the rest of this entry »

Dedi Mulyadi Diuji: Mampukah Biayai 70 Ribu Siswa Swasta atau Sekadar Janji?

"

Pemerintah Provinsi Jawa Barat jangan membuat kebijakan pendidikan yang menciptakan kesenjangan baru antar sekolah dan peserta didik.

Sejak tahun 2022 Kementerian Pendidikan telah berupaya mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah melalui berbagai kebijakan, termasuk pemanfaatan Rapor Pendidikan. Tujuannya jelas, yaitu agar tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan sekolah tertinggal, sehingga seluruh sekolah memiliki kualitas pendidikan yang sama-sama baik.

Sementara Prrogram Sekolah Maung (Sekolah Manusia Unggul) yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan pola penerimaan peserta didik 100 persen melalui jalur prestasi, berpotensi menghidupkan kembali praktik pelabelan sekolah unggulan yang selama ini berusaha diminimalisasi pemerintah pusat.

Jika siswa-siswa terbaik dikumpulkan dalam satu sekolah dengan label unggulan, sementara sekolah lain menerima siswa yang tersisa, maka kesenjangan kualitas pendidikan justru akan semakin lebar. Semangat pemerataan pendidikan yang selama ini dibangun menjadi kontradiktif

Seorang gubernur seharusnya mendorong seluruh sekolah di Jawa Barat menjadi sekolah berkualitas, bukan hanya membangun segelintir sekolah unggulan yang berpotensi menciptakan kasta baru dalam dunia pendidikan.

Kebijakan membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri merupakan langkah positif. Namun masyarakat berhak bertanya, apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat benar-benar memiliki kemampuan fiskal untuk membiayai sekitar 70 ribu siswa tersebut secara berkelanjutan?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan mengingat hingga saat ini masih terdapat sejumlah janji pendidikan yang belum terealisasi secara optimal. Salah satunya adalah janji penyelesaian persoalan ijazah yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan yang sebelumnya disampaikan akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

Kita masih ingat betul kebijakan penghentian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang selama ini menjadi salah satu bentuk dukungan bagi sekolah swasta. Program yang pada masa Gubernur Ridwan Kamil memberikan bantuan sekitar Rp600 ribu per siswa per tahun tersebut kini tidak lagi berjalan sebagaimana sebelumnya.

Jika BPMU yang nilainya relatif kecil saja dihentikan, maka publik tentu wajar mempertanyakan bagaimana skema pembiayaan puluhan ribu siswa di sekolah swasta akan direalisasikan. Jangan sampai sekolah swasta hanya dijadikan alat untuk menyelesaikan persoalan daya tampung tanpa adanya kepastian dukungan anggaran yang memadai

Saya minta agar sekolah swasta tidak dijadikan kambing hitam ataupun sekadar pelengkap kebijakan yang bertujuan membangun popularitas politik. Yang dibutuhkan masyarakat Jawa Barat saat ini bukanlah janji-janji baru, melainkan kebijakan yang nyata, terukur, dan benar-benar terlaksana.

Masyarakat Jawa Barat tidak membutuhkan janji palsu. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa. Pendidikan bukan panggung pencitraan, tetapi ruang untuk menyiapkan masa depan Jawa Barat yang lebih baik

Narsum

Dr H Saepuloh, M.Pd Ketua Pergunu Jawa Barat

Kontributor: Abdul Hakim

Read the rest of this entry »

Silaturahmi dan Konsolidasi, PAC PERGUNU Bojonggede Siapkan Pelantikan dan Program Penguatan Guru

Kompassantri-online, Bogor – Pengurus Anak Cabang (PAC) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Kecamatan Bojonggede melakukan silaturahmi dan koordinasi organisasi dengan Pengurus Cabang (PC) PERGUNU Kabupaten Bogor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 15.30 hingga 18.30 WIB tersebut dihadiri oleh Ketua PC PERGUNU Kabupaten Bogor Hj. Balqis, Sekretaris PC PERGUNU Kabupaten Bogor Kang Ass, Wakil Sekretaris PC PERGUNU Kabupaten Bogor Abdul Hakim, pengurus PC PERGUNU Kabupaten Bogor Hasan, serta Ustadzah Maghfiroh yang merupakan Wakil Ketua PERGUNU Kabupaten Bogor periode sebelumnya.

Sementara dari PAC PERGUNU Bojonggede hadir Ketua Ustadz Suhendar, Sekretaris Ustadz M. Mustaqim, Bendahara Ustadzah Rosmalina, Ceng Badrun, serta jajaran pengurus lainnya.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan jajaran pengurus PAC PERGUNU Bojonggede sekaligus melaporkan berbagai progres organisasi sejak terbentuknya kepengurusan di tingkat kecamatan.

Ketua PAC PERGUNU Bojonggede, Ustadz Suhendar, memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan, mulai dari pembentukan struktur kepengurusan, silaturahmi ke sejumlah tokoh masyarakat dan pesantren, hingga proses pengajuan rekomendasi kepada MWCNU Kecamatan Bojonggede sebagai bagian dari tahapan administrasi organisasi.

“Kami telah bergerak melakukan silaturahmi ke beberapa tokoh masyarakat dan ulama untuk meminta nasihat serta dukungan terhadap keberadaan PERGUNU di Bojonggede. Selain itu, kami juga sedang membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat struktur organisasi dan menjaring guru-guru yang siap berkhidmat bersama PERGUNU. Dalam waktu dekat kami juga akan sowan ke MWCNU Bojonggede terkait permohonan surat rekomendasi,” ujar Ustadz Suhendar.

Selain melaporkan perkembangan organisasi, PAC PERGUNU Bojonggede juga menyampaikan rencana program ke depan, di antaranya pelantikan dan rapat kerja setelah terbitnya Surat Keputusan (SK), pelatihan bagi para guru, pendataan anggota, serta penguatan silaturahmi ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren di wilayah Bojonggede.

Dalam arahannya, Ketua PC PERGUNU Kabupaten Bogor, Hj. Balqis, memberikan motivasi kepada jajaran PAC PERGUNU Bojonggede agar terus bergerak dan memperluas jaringan organisasi di tengah masyarakat.

“PERGUNU harus hadir di tengah masyarakat. Teruslah bergerak, sambung silaturahmi dengan berbagai elemen, hadiri kegiatan-kegiatan masyarakat, dan gunakan atribut batik PERGUNU sebagai media syiar untuk mengenalkan organisasi. Bangun komunikasi dengan lembaga pendidikan, yayasan, pesantren, dan sekolah, serta rangkul guru-guru formal maupun nonformal agar semakin banyak yang bergabung dan berkhidmat bersama PERGUNU,” pesan Hj. Balqis.

Pada kesempatan tersebut juga dibahas sejumlah program kerja yang dapat disinergikan antara PAC dan PC PERGUNU Kabupaten Bogor, seperti penyelenggaraan sarasehan bagi pengurus dan anggota, pendataan anggota PERGUNU, silaturahmi ke lembaga pendidikan, serta kolaborasi kegiatan dengan berbagai organisasi dan lembaga seperti PGRI, MUI, dan Forum Pondok Pesantren (FPP).

Silaturahmi ini diharapkan menjadi langkah awal yang semakin memperkuat konsolidasi organisasi dan mempercepat gerakan PERGUNU di Kecamatan Bojonggede dalam mewujudkan penguatan peran guru Nahdlatul Ulama di tengah masyarakat.

Kontributor: Abdul Hakim.

Read the rest of this entry »