Selasa, 31 Maret 2026

Menteri Ekraf: Hormati Proses Hukum, Junjung Asas Praduga Tak Bersalah

Maret 31, 2026 kompassantri

*KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF

*Kementerian Ekraf: Pengadaan Jasa Kreatif Berbeda dengan Pengadaan Barang

*Tanggapi Kasus Amsal, Kementerian Ekraf Siapkan Pedoman Biaya Jasa Kreatif

*Jakarta, 30 Maret 2026* – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) memberikan tanggapan resmi terhadap kasus pengadaan konten video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang melibatkan pegiat ekonomi kreatif. Pemerintah menilai kasus ini menjadi momentum penting untuk membenahi fondasi ekosistem ekonomi kreatif, khususnya dalam aspek regulasi, pemahaman, dan mekanisme penilaian jasa kreatif.

Hal itu disampaikan Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, dalam konferensi pers bersama asosiasi pegiat ekraf di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Senin (30/3).

Menteri Ekraf juga menyampaikan, pemerintah telah berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk asosiasi, komunitas dan pegiat ekonomi kreatif guna merumuskan langkah pedoman yang lebih komprehensif. Pasalnya, saat ini kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang pesat.

“Saat ini memang terkait industri kreatif itu mungkin belum tercakup semua. Inilah yang akan terus kami bahas bersama asosiasi dan para stakeholder untuk menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih adil, standar penilaian yang lebih proporsional dan terukur,” ujarnya.

Kementerian Ekraf, lanjut Menteri Ekraf, menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Medan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

“Pengadaan jasa kreatif sendiri memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan pengadaan barang. Kewajaran penilaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Kreatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis pemahaman industri kreatif,” jelasnya.

Menteri Ekraf juga menyampaikan apresiasi atas perhatian berbagai pihak terhadap isu ini sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap ekosistem ekonomi kreatif nasional.

“Selanjutnya, kami juga mengucapkan apresiasi atas simpati publik dan DPR RI, begitu pula teman-teman komunitas dan asosiasi. Saya meyakini ini adalah wujud komitmen bersama kita untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia semakin baik,” ujar Menteri Ekraf.

Hadir dalam konferensi pers, tiga asosiasi industri kreatif yakni Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia (HIPDI), Asosiasi Kreator Foto Video Indonesia (AKFID), Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia (HIPDI). Mereka menilai kasus ini merupakan refleksi dari persoalan yang lebih luas dalam ekosistem Ekonomi kreatif nasional. Mereka menekankan perlunya pembenahan sistemik, khususnya dalam aspek penilaian dan pengakuan terhadap nilai kerja kreatif yang tidak selalu bersifat kasatmata.

Ketua Umum Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI), Ridha Kusuma berharap adanya acuan jasa industri kreatif ke depan agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali.

“Kami dari APFI memberikan apresisasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Ekraf karena ini perlu untuk membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi ekosistem ekonomi kreatif. Kami mendorong adanya tolak ukur atau acuan yang disusun bersama terkait jasa industri kreatif agar kasus serupa tidak terulang lagi, sebenarnya sudah dilakukan yang namanya sosialisasi E-Katalog sebagai salah satu perangkat yang dapat dipakai sebagai acuan jasa industri kreatif dan tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan itu akan segera dirampungkan,” jelas Ridha.

Sementara itu, Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia (HIPDI) mengungkapkan, Kementerian Ekraf telah memfasilitasi aspirasi pegiat usaha ekonomi kreatif dari sektor foto, video serta dokumentasi. 

"Kasus ini adalah pintu masuk untuk melihat bahwa ada hal yang perlu diperbaiki dalam sistem, terutama bagaimana pekerjaan kreatif dinilai dan dipahami dalam kerangka hukum dan audit negara,” ungkap Eppstian Syah As'ari selaku Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia (HIPDI).  

Kementerian Ekraf juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan proses hukum yang berjalan serta membuka ruang komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, pemerintah mendorong pegiat ekonomi kreatif untuk memanfaatkan kanal pengaduan dan layanan publik yang tersedia guna memperoleh pendampingan sejak dini.

Melalui sinergi antara pemerintah, asosiasi, dan komunitas, diharapkan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia dapat tumbuh lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing. Upaya ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk menghadirkan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi jutaan pegiat ekonomi kreatif di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Ketua Umum Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI) Ridha Kusumabrata dan Ketua Umum Asosiasi Kreator Foto Video Indonesia (AKFID) Rizki Trestianto.

Hadir pula Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Pengembangan Agus Sarjono, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi, Media dan Pelayanan Publik Renanda Bachtar, Direktur Pengembangan Fasilitasi Kekayaan Intelektual M. Fauzi, Kepala Biro Hukum SDM dan Organisasi M. Nurul Huda, serta Kepala Biro Komunikasi Kiagoos Irvan Faisal.

*Kiagoos Irvan Faisal*
*Kepala Biro Komunikasi*
*Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi*

Untuk informasi terkini terkait Kementerian Ekonomi Kreatif, 
kunjungi https://ekraf.go.id/news.

Skakmat di Selat Hormuz: Mengapa Trump 'Kehilangan Nyali' dan Terjebak Taktik Atrisi Iran?

Maret 31, 2026 santrikids

Dunia internasional sedang menyaksikan drama geopolitik yang menegangkan di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kini berada dalam posisi yang sangat sulit terkait konfrontasi militer dengan Iran. Ibarat pepatah "maju kena, mundur pun kena," kebijakan Trump di Selat Hormuz dinilai penuh kontradiksi dan berisiko meruntuhkan martabat AS sebagai negara adidaya. Di satu sisi, Pentagon terus mengerahkan ribuan pasukan tambahan, namun di sisi lain, Trump secara mengejutkan membuka opsi untuk mengakhiri kampanye militer meskipun jalur vital energi dunia tersebut masih terblokade rapat.
Dilema Ironis Washington: Pengerahan Pasukan vs. Narasi Mundur
Keputusan Trump untuk mempertimbangkan pengakhiran misi militer terasa sangat ironis mengingat fakta di lapangan. Pentagon baru saja mengerahkan 17.000 pasukan tambahan ke wilayah tersebut, dan Trump bahkan sempat mempertimbangkan untuk mengirim 10.000 pasukan darat lagi. Aset raksasa seperti USS Tripoli, unit ekspedisi marinir ke-31, hingga divisi lintas udara ke-82 telah disiagakan di Timur Tengah.
Namun, menurut laporan para pejabat Gedung Putih, Trump kini tampaknya ingin "kabur" dari palagan peperangan. Alasan yang dikemukakan adalah ketakutan bahwa misi untuk membuka kembali Selat Hormuz akan memperpanjang keterlibatan militer AS melebihi tenggat waktu enam minggu yang telah ditetapkan. Laporan Wall Street Journal menyebutkan adanya pergeseran tujuan yang lebih sempit, yaitu hanya melumpuhkan angkatan laut dan persediaan rudal Iran, bukan lagi memastikan kebebasan navigasi sepenuhnya.
Dampak Ekonomi Global dan Kecaman Sekutu
Kebijakan "setengah hati" ini diambil di saat harga minyak mentah dunia telah meroket melewati angka 100 dolar per barel. Pemblokiran Selat Hormuz telah melumpuhkan pasokan energi global, memukul telak industri yang bergantung pada barang-barang seperti pupuk dan helium untuk cip komputer.
Langkah Trump ini menuai kritik tajam dari para analis internasional. Susan Maloni dari Broking's Institution menyebut penghentian operasi militer sebelum selat terbuka sebagai tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa AS dan Israel, yang memulai konflik ini bersama-sama, tidak bisa begitu saja lepas tangan dari konsekuensi ekonomi yang ditimbulkan.
Analisis dari Stepen Collinson di CNN bahkan menyoroti fenomena "Taco" atau "Trump always chicken out," sebuah sindiran bahwa sang presiden cenderung memilih mundur saat situasi mulai tidak terkendali. Jika AS mundur tanpa memastikan Selat Hormuz terbuka, hal itu akan dianggap sebagai kegagalan strategis yang memalukan di hadapan sekutu NATO dan negara-negara Arab di Teluk, serta menyia-nyiakan pengorbanan miliaran dolar dan nyawa prajurit.
Cerdiknya Taktik Atrisi dan Geopolitik Pilih Kasih Iran
Di tengah kebingungan Washington, Iran dengan cerdik memanfaatkan Selat Hormuz sebagai kunci dari taktik atrisi (perang berbasis kelelahan sumber daya) untuk melemahkan musuh. Teheran tidak mengincar kemenangan militer langsung, melainkan fokus pada penghancuran roda ekonomi global.
Iran kini bahkan berani menerapkan taktik geopolitik pilih kasih yang memecah belah sekutu AS. Mereka membagi negara-negara menjadi status "musuh" dan "bukan musuh". Kapal tanker dari negara-negara seperti Cina, Rusia, India, hingga Malaysia diizinkan melintas mulus, sementara kapal yang terkait dengan AS tetap diblokade total.
Untuk kapal berstatus "non-hostile" yang ingin melintas, Teheran menerapkan dua syarat ketat:
 * Kapal harus secara terbuka menentang agresi AS dan Israel terhadap Iran.
 * Kapal tersebut tidak boleh terlibat dalam operasi militer maupun serangan terhadap Iran.
Lebih jauh lagi, Iran berencana memonetisasi selat tersebut dengan menerapkan sistem tarif tol, yang diprediksi bisa menghasilkan ratusan juta dolar per bulan, menyaingi pendapatan Terusan Suez di Mesir.
Kesimpulan: Perjudian Besar dan Hilangnya Kepercayaan Dunia
Sikap Donald Trump yang ingin "cuci tangan" dari perang Iran adalah perjudian besar yang berisiko fatal. Meskipun ribuan pasukan telah dikerahkan, ketidakmampuan AS untuk membuka Selat Hormuz menunjukkan kelemahannya di hadapan taktik cerdik Teheran. Dunia kini melihat sebuah ironi: negara dengan armada laut terkuat di dunia justru tercekat oleh ranjau dan keberanian pemain regional yang berhasil menyandera urat nadi energi global. Akibatnya, para sekutu Washington mulai berjalan sendiri-sendiri demi menyelamatkan kepentingan nasional mereka, menandakan hilangnya kepercayaan dunia pada janji-janji Amerika Serikat.
Kata Kunci SEO (Keywords):
 * Primer: Donald Trump Iran, Konflik Selat Hormuz, Geopolitik Timur Tengah, Kebijakan Luar Negeri AS.
 * Sekunder: Harga Minyak Dunia, Taktik Atrisi Iran, Pentagon Pasukan Timur Tengah, Blokade Energi Global, Hubungan AS-Israel, Sekutu NATO Timur Tengah.
 * Long-tail: Mengapa Trump batal perang dengan Iran, Dampak penutupan Selat Hormuz bagi ekonomi dunia, Taktik pilih kasih Iran di Selat Hormuz, Kegagalan strategis Amerika Serikat di Timur Tengah, Krisis energi global akibat konflik Iran.

Menteri Ekraf dan Dubes Irlandia Jajaki Peluang Kerja Sama Kreativitas dan Budaya Antarnegara

Maret 31, 2026 kompassantri

KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF

*Hadiri Saint Patrick’s Day, Menteri Ekraf Ingin Irlandia Jadi Mitra Strategis Kembangkan Industri Kreatif

*Bawa Ekonomi Kreatif Indonesia ke Dunia, Menteri Ekraf: Irlandia Mitra yang Tepat

Jakarta, kompassantri - 30 Maret 2026* – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menjajaki peluang kolaborasi antara Indonesia dengan Irlandia dalam memajukan industri kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Perayaan Hari Nasional Irlandia atau Saint Patrick’s Day di The Summit Café, Jakarta, Senin (30/3).

Menteri Ekraf menilai, Irlandia merupakan salah satu mitra yang tepat untuk mendorong ekosistem ekonomi kreatif Indonesia menuju pasar internasional.

“Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu mesin penggerak utama pertumbuhan Indonesia yang didorong ide, inovasi, dan talenta. Ekonomi kreatif tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membentuk ekonomi yang lebih inklusif dan berwawasan ke depan. Dalam konteks ini, Irlandia menjadi mitra yang tepat dengan kekuatan konten dalam bercerita, industri digital, sastra, maupun film hingga mencerminkan ekosistem kreatif yang terhubung secara global,” ujar Menteri Ekraf.

Irlandia sendiri tercatat sebagai salah satu eksportir jasa kreatif terbesar di dunia, dengan nilai mencapai USD231 miliar pada tahun 2022. Sementara itu, ekspor Indonesia ke Irlandia di sektor komputer dan mesin pengolah data mencapai USD11,9 juta pada tahun 2024. Dengan demikian keterhubungan antarnegara bisa terus menumbuhkan kolaborasi.

“Kementerian Ekraf akan terus mendukung pertukaran talenta yang lebih besar dari sisi lintas mahasiswa, residensi seniman, dan inisiatif budaya bersama sehingga kolaborasi antara Indonesia dan Irlandia terus berkembang tidak hanya tingkat nasional, tetapi juga diantara komunitas kreatif global. Tentu pertemuan ini memberi ruang untuk kolaborasi, terutama dalam bidang-bidang seperti gim, _co-production film_, dan penerbitan, yang mana kedua negara memiliki landasan budaya mendalam,” ungkap Menteri Ekraf.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Ekraf beserta jajaran. Pertemuan ini membuktikan pentingnya hubungan kreativitas dan budaya sebagai jembatan kerja sama kedua negara.

“Saint Patrick’s Day bukan hanya perayaan tentang Irlandia, tetapi juga tentang kreativitas dan budaya yang terkoneksi dengan komunitas global. Kami melihat Indonesia sebagai mitra penting sehingga ekonomi kreatif menjadi inti dari kerja sama yang ingin kami bangun dan tumbuhkan bersama,” ucap Sharon Lennon.

Sharon Lennon juga menekankan komitmen Irlandia untuk memperluas kerja sama global, termasuk dengan Indonesia, melalui misi diplomatik yang mencakup sektor bisnis mode, gim, gastronomi, budaya, dan industri kreatif lain untuk lebih dari 50 negara.

“Kami berharap ke depan Indonesia dapat menjadi bagian dari perayaan global Saint Patrick’s Day sekaligus memperkuat kolaborasi antara pegiat industri, akademisi, dan komunitas kreatif dari kedua negara,” harap Sharon Lennon.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Ekraf didampingi Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Muhammad Neil El Himam; Staf Ahli Menteri Bidang Riset, Pendidikan, dan Hubungan Kelembagaan, Dian Permasari; Direktur Sistem Pemasaran dan Hubungan Kelembagaan, Radi Manggala; serta Tenaga Ahli Menteri, Gemintang Kejora Mallarangeng.

Hadir pula Wakil Duta Besar Irlandia, Eira McDermott; Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi; Charge d’affaires of Ukraine to Indonesia, Yevhenia Shynkarenko; Charge d’affaires of Costa Rica to Indonesia, Francisco Jose Masis Holdridge; dan perwakilan Kamar Dagang Irlandia di Indonesia, Michael Noble.

*Kiagoos Irvan Faisal*
*Kepala Biro Komunikasi*
*Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif*

Untuk informasi terkini terkait Kementerian Ekonomi Kreatif, 
kunjungi https://ekraf.go.id/news.

Senin, 30 Maret 2026

Menteri Ekraf Terima Audiensi Film Meja Tanpa Laci yang Angkat Isu Kejujuran

Maret 30, 2026 kompassantri

KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF*

*Audiensi dengan Film Meja Tanpa Laci, Menteri Ekraf Apresiasi Pesan Kejujuran yang Diangkat
Kompassantri, Jakarta, 30 Maret 2026* - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menilai film memiliki potensi lebih dari sekadar tontonan tematik tetapi juga membawa pesan moral. Salah satunya yaitu film Meja Tanpa Laci yang terinspirasi dari program inovatif anti-korupsi gagasan Andi Sri Ulva Baso, peraih Hoegeng Awards 2025 yang merupakan penghargaan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berdedikasi, jujur, dan berintegritas tinggi.

“Bioskop mengutamakan film komersial yang menjanjikan. Promosi film ini harus segera dimulai dan lebih dimaksimalkan agar semakin terjamah masyarakat. Untuk itu, kita siap berkolaborasi dalam rantai nilai film tersebut,” ujar Menteri Ekraf saat menerima audiensi perwakilan film Meja Tanpa Laci di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta pada Senin, 30 Maret 2026.

Pertemuan ini bertujuan memperkenalkan karya film yang mengangkat nilai integritas dengan tagline ‘Susah untuk Jujur’. Melalui pendekatan visual yang ringan namun bermakna, film ini diharapkan mampu menyampaikan pesan kejujuran kepada masyarakat luas sekaligus menghadirkan alternatif tontonan yang relevan dengan realitas sosial.

Produser film, Deden Ridwan, menuturkan bahwa produksi ini bertujuan menghadirkan narasi positif yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Tujuan film ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui orang baik-baik di negeri ini masih ada, itu yang mau dibangun dengan lebih menghibur, memberikan nuansa baru untuk film yang integritas yang lebih menghibur, kami coba menghadirkan integritas yang ringan agar pesan-pesan sampai ke masyarakat, agar ekosistem ekonominya muncul,” ujarnya.

Film Meja Tanpa Laci memiliki sinopsis mengikuti kisah Dipa, seorang polisi muda yang menjunjung tinggi integritas di tengah sistem yang sarat praktik suap. Dalam penyelidikannya atas hilangnya seorang pemuda, Dipa menemukan keterkaitan dengan jaringan narkoba yang beroperasi di balik distribusi sembako. 

Di tengah tekanan dari atasan, ancaman mafia, serta konflik personal yang semakin kompleks, ia dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan prinsip atau menyerah pada sistem yang ingin membungkamnya.

Kementerian Ekraf menyambut baik inisiatif ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri film Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi, meningkatkan kualitas produksi, serta menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam audiensi tersebut yaitu Produser Eksekutif Riki Handayani, Sutradara Ody C. Harahap, Asisten Produser Ali Irani dan Faila. 

Menteri Ekraf didampingi oleh Direktur Film, Animasi, dan Video Doni Setiawan, Tenaga Ahli Menteri Bidang Media Rocklin Aprilius Anderson, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Isu Media dan Opini Publik Hasbil Mustaqim Lubis.

*Kiagoos Irvan Faisal*
*Kepala Biro Komunikasi*
*Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif*

Untuk informasi terkini terkait Kementerian Ekonomi Kreatif, 
kunjungi https://ekraf.go.id/news.