RSS Feed
Twitter
November 11, 2026
kompassantri
Kompassantri-online, Menatakelola Ummat via Ma'had, Madrasah & Sekolah – Diantara Ancaman Oligarki dan Nafsu Hubbuddunyaa
Oleh : UIS (Uung Ibnu Shobari)
Roisul ‘Amm MPP Madeenah Indonesia
Pengurus ICMI Orwil Provinsi Banten
Sekretaris 4 DP-MUI Kabupaten Pandeglang
Sekjen FSPP Kabupaten Pandeglang
Al-Faqeeru Fiddeen (UIS, red.) setidaknya telah mengenal strategi politik sejak kecil bukan dari panggung kampanye, tetapi dari kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, yaitu di kampung, di majelis dan di pesantren, banyak mendapatkan pelajaran berharga bahwa politik yang paling nyata adalah bagaimana masyarakat bisa makan dengan cukup, bisa sekolah dengan layak, bisa beribadah dengan tenang, serta bisa hidup dengan bermartabat. Dari pemahaman itu, kami menilai dan memilih jalan bahwa yang paling masuk akal dan paling bisa dipertanggungjawabkan adalah menatakelola ummat melalui keilmuan yang nyata-nyata hidup bukan sebuah keabsurd-an. Jalan itu sebut saja dengan MMS, singkatan dari Ma'had, Madrasah dan Sekolah. Singkatan ini beririsan dengan nama asli Kolumnis UIS, Muhammad Muhibuddin Shobari. Ini semua bukan untuk membesar-besarkan irisan tersebut.
Bagi UIS, irisan itu cukup menjadi pengingat bahwa nama adalah amanah, dan jalan yang dipilih harus selaras dengan amanah itu. Juga bukan untuk mengklaim kebesaran personal mindset, tetapi untuk menjelaskan cara kerja yang selama ini kita jalani bersama guru, santri, orang tua, dan masyarakat. Politik MMS yang dimaksud bukan politik pencitraan. Ia adalah politik berkinerja. Ia diukur bukan dari seberapa keras suara seseorang di panggung, tetapi dari seberapa banyak kehidupan ummat yang menjadi lebih baik setelah sebuah program dijalankan. Dalam kerangka itulah, ada tiga entitas lembaga yang saling menguatkan.
Pertama, Ma'had. Ma'had adalah tempat akhlak dibentuk sebelum ilmu dibanggakan. Di Ma'had, santri belajar adab, disiplin, tanggung jawab, dan cara memaknai hidup sebagai hamba sekaligus anggota masyarakat. Pembinaan dilakukan melalui pembiasaan harian, seperti shalat tepat waktu, menghormati guru, menjaga lisan, merawat lingkungan, dan membantu sesama. Hal-hal itu terlihat sederhana, tetapi menentukan bagaimana seseorang bersikap ketika kelak memegang amanah. Jika politik sering berbicara tentang karakter pemimpin, maka Ma'had adalah tempat karakter itu diproses setiap hari, bukan hanya pada musim pemilihan.
Kedua, Madrasah. Madrasah adalah jembatan yang menghubungkan ilmu agama dengan ilmu umum, dan menghubungkan nilai pesantren dengan kebutuhan zaman. Santri Madrasah harus paham Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga harus paham matematika, bahasa, teknologi, dan cara berpikir yang sistematis. Bukan karena agama kurang, tetapi karena zaman menuntut santri mampu menjawab persoalan ummat dengan bahasa yang dipahami zaman. Di Madrasah, kita semua kudu berusaha agar santri tidak merasa harus memilih antara menjadi orang yang alim atau orang yang cerdas secara akademik. Ia bisa menjadi keduanya. Ia bisa menjadi guru ngaji yang memahami manajemen, mubaligh yang memahami ekonomi, dan pemimpin masyarakat yang tidak gagap ketika berhadapan dengan administrasi, data, dan perencanaan. Inilah yang saya maksud politik yang implementatif. Bukan sekadar mengkritik keadaan, tetapi menyiapkan manusia yang mampu memperbaiki keadaan.
Ketiga, Sekolah. Sekolah menjadi pelengkap dari Ma'had dan Madrasah. Jika Ma'had membentuk jiwa dan Madrasah membentuk ilmu, maka Sekolah membentuk keterampilan untuk hidup mandiri. Kita semua meyakini ummat tidak akan kuat jika hanya kuat dalam wacana. Ummat harus kuat dalam ekonomi, kuat dalam keterampilan, dan kuat dalam kemandirian. Santri yang lulus harus memiliki pilihan yang jelas. Ia bisa melanjutkan pendidikan, bisa mengajar, bisa berwirausaha, bisa bekerja dengan keterampilan yang terukur, dan bisa membantu keluarganya tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai santri. Karena itu, arah Sekolah dalam kerangka MMS bukan hanya mengejar runtutan nilai dalam ijazah, tetapi dengan tegar menuju kemandirian.
Bagi Alfaqeer saat menulis dan terus memuthola’ah, ketiga lembaga ini adalah bukti politis, bukan janji politik. Janji politik bisa diucapkan dalam satu pidato. Bukti politis hanya bisa ditunjukkan melalui proses yang dijalani hari demi hari, bersama guru, santri, dan orang tua. Inilah yang membedakan politik MMS dari politik yang hanya berhenti pada perebutan kekuasaan.
Insan Pesantren, Madrasah dan Sekolah Kudu Siap Jadi Pemimpin
Di sinilah kita menegaskan satu hal yang sering dilupakan. Insan pesantren, madrasah, dan sekolah kudu siap jadi pemimpin. Bukan pemimpin yang mengejar jabatan, tetapi pemimpin yang siap memikul tanggung jawab ketika ummat memanggilnya. Selama ini, banyak santri yang merasa cukup menjadi orang baik untuk dirinya sendiri. Padahal kebaikan yang hanya berhenti pada diri sendiri belum cukup untuk mengubah keadaan. Santri harus berani menjadi kepala desa yang jujur, guru yang amanah, pengusaha yang halal, kepala sekolah yang visioner, anggota dewan yang berpihak pada rakyat, bahkan harus menjadi Pemimpin Negara (Ameer, red.) yang takut kepada Allah. Jika santri tidak siap memimpin, maka ruang kepemimpinan itu akan diisi oleh orang yang tidak memiliki akhlak pesantren, tidak memiliki ilmu madrasah, dan tidak memiliki kemandirian sekolah.
Karena itu, MMS Political Thought tidak hanya mendidik santri untuk taat, tetapi mendidik santri untuk siap. Siap memimpin majelis kecil di kampungnya, siap memimpin lembaga di kotanya, dan siap memimpin bangsa ini jika Allah menghendakinya. Dasar dari kesiapan ini sudah ditegaskan oleh Al-Qur'anul Kareem. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman bahwa : Dia hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ketika itu, para malaikat menyampaikan keberatan, karena mereka khawatir manusia akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Allah menjawab, “Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Ayat ini adalah fondasi politik MMS. Manusia memang berpotensi merusak, tetapi manusia juga diberi amanah untuk memakmurkan bumi. Malaikat protes bukan karena manusia tidak layak, tetapi karena tugas khalifah itu berat. Tugas itu menuntut ilmu, akhlak, dan tanggung jawab. Di sinilah Ma'had, Madrasah, dan Sekolah bekerja. Ma'had menjaga agar khalifah tidak merusak, Madrasah membekali agar khalifah mampu mengelola, dan Sekolah melatih agar khalifah bisa mandiri dan memberdayakan.
Jika santri memahami dirinya sebagai khalifah (Pemimpin – Ameer, red.), ia tidak akan minder untuk memimpin. Ia juga tidak akan rakus untuk berkuasa. Karena ia tahu, kepemimpinan bukan hadiah, tetapi ujian. Bukan tempat untuk memperkaya diri, tetapi tempat untuk mensejahterakan ummat.
Bahaya Laten Oligarki adalah Hubbudunyaa
Di sisi lain, kita harus jujur membaca penyakit yang membuat politik kita mudah gaduh. Bahaya laten oligarki itu bukan sekadar soal sekelompok orang kaya yang menguasai kekuasaan. Akarnya yang lebih dalam adalah “ hubbudunyaa, “ cinta dunia yang berlebihan. Ketika cinta dunia menguasai hati, kekuasaan berubah menjadi alat untuk mengumpulkan harta, jabatan berubah menjadi alat untuk melindungi bisnis, dan hukum berubah menjadi alat untuk menyingkirkan lawan. Dari sinilah lahir politik yang saling sadap, saling menjatuhkan, dan saling berebut kursi, sementara rakyat hanya menjadi penonton. Hubbudunyaa inilah yang membuat seseorang rela menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan. Padahal, dunia yang dikejar itu tidak akan pernah cukup. Semakin dikejar, semakin haus. Semakin dimiliki, semakin takut kehilangan. Itulah mengapa oligarki yang lahir dari hubbudunyaa selalu melahirkan ketakutan, kecurigaan, dan konflik yang tidak pernah usai.
Politik MMS menawarkan obatnya dari hulu. Jika sejak di Ma'had santri dididik untuk zuhud, qana'ah, dan amanah, maka kelak ketika ia memegang kekuasaan, ia tidak akan menjual kekuasaannya. Jika di Madrasah ia diajarkan bahwa ilmu adalah amanah, maka ia tidak akan menjual ilmunya. Jika di Sekolah ia dilatih untuk mandiri secara ekonomi, maka ia tidak akan mudah dibeli oleh siapa pun. Santri yang mandiri tidak akan menjadi budak oligarki, karena ia tidak menggantungkan hidupnya pada pemberian kekuasaan. Relevansi jalan ini menjadi semakin terasa ketika kita membaca situasi politik nasional saat ini. Kita sedang menyaksikan tarik-menarik kekuasaan yang menguras perhatian publik.
Pertama, muncul dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lain. Perkara ini sudah masuk tahap penyidikan resmi, dan Ketua DPR meminta agar pengusutan dilakukan secara transparan dan profesional, agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Kedua, dalam perkara tersebut, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yaitu mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersangka adalah bagian dari proses hukum, bukan vonis bersalah. Dugaan makar yang dikaitkan dengan perkara itu masih didalami, dan asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Ketiga, muncul usulan pemakzulan Wakil Presiden. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan itu sudah memenuhi syarat minimal untuk diproses, tetapi belum menjadi keputusan DPR.
Keempat, muncul pula kabar tentang niat mengundurkan diri Wakil Presiden. Yang terkonfirmasi sampai saat ini adalah adanya penyampaian niat dalam pertemuan dengan Presiden, bukan pengunduran diri formal. Pemerintah menegaskan bahwa Wakil Presiden masih menjalankan tugas seperti biasa, dan belum terjadi kekosongan jabatan. Proses pemakzulan sendiri diatur secara ketat dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Kolumnis menuliskan empat fakta ini bukan untuk menghakimi siapa pun, dan bukan untuk berpihak pada satu kubu. Menuliskan ini semua untuk menunjukkan sebuah kontras yang penting. Di saat elit di atas sibuk dengan tarik-menarik kekuasaan, saling menduga, dan saling mendorong proses hukum dan politik, ummat di bawah justru bertanya dengan sederhana. Siapa yang mengurus Ma'had kami ?, siapa yang mengurus Madrasah kami ? , dan siapa yang mengurus Sekolah anak-anak kami ?. Negara “ boleh gaduh “, tetapi pendidikan ummat tidak boleh ikut gaduh. Kalau yang di atas berebut kursi, yang di bawah harus tetap berebut ilmu, berebut akhlak, dan berebut kemandirian.
Di sinilah politik MMS menemukan maknanya. Politik MMS tidak menolak politik negara, tetapi mengingatkan bahwa politik negara harus kembali pada tujuan dasarnya, yaitu melayani rakyat dan meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Jika lembaga negara ingin dipercaya, maka kepercayaan itu harus dibangun melalui proses hukum yang adil, transparan, dan bebas dari kepentingan sesaat. Jika pemerintahan ingin stabil, maka stabilitas itu harus dibangun melalui pendidikan yang kuat, ekonomi ummat yang sehat, dan kepemimpinan yang berakhlak. Karena itu, asa dan cita-cita besar yang sering kolumnis sebut ISTIMBAT, yaitu Istiqomah Memberdayakan Ummat. Kita semua tidak dalam mengejar hasil yang cepat dan ramai sesaat. Justru kita memilih jalan yang mungkin lebih lambat, tetapi lebih kokoh. Mendidik satu santri dengan benar, membina satu guru dengan baik, menguatkan satu keluarga dengan ekonomi yang sehat, dan mengulanginya secara istiqomah.
Kita semua ingin melihat ummat yang tidak hanya menjadi objek dalam setiap musim politik, tetapi menjadi subjek yang berdaya. Ummat yang memiliki Ma'had untuk menjaga akhlaknya, Madrasah untuk menjaga ilmunya, dan Sekolah untuk menjaga kemandiriannya. Politik MMS yang saat ini tengah berjalan bukan tentang memenangkan satu orang. Ini tentang memastikan, ketika satu generasi selesai dididik, generasi berikutnya sudah siap melanjutkan. Ketika satu pesantren berdiri, pesantren berikutnya sudah mulai dirintis. Ketika satu santri mandiri, ia sudah siap memandirikan santri lainnya. Jika jalan ini dianggap terlalu panjang, kita harus siap menerimanya. Bagi Politikuis, “ mengurus ummat bukan pekerjaan satu periode. Ia adalah amanah seumur hidup yang harus dijalani dengan jujur, profesional, dan istiqomah. ” Catatan kecil dan tulisan perhatianku tumbuh bersama Muhammad Muhibuddin Shobari – Ma’had, Madrasah dan Sekolah. Wallaahu A’lamu Bisshowwab, Wahdinashhirhatol Mustaqeem. (oenkmms4826).
